Kecamatan Duren Sawit pada hari Jum’at, tanggal 6 November jam 08:00 pagi menggelar kegiatan sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan Terpadu Berbasis Masyarakat (PAPTBM) yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Duren Sawit. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, kader PKK, Pengelola perwakilan masing-masing RPTRA se-kecamatan Duren Sawit, Dasawisma, serta masyarakat setempat guna membangun kesadaran kolektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan terdekat.

Dalam sambutannya, Kasie Kesra Kecamatan Duren Sawit, Ibu Firda Aulia Rahmat, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA), sebagian besar kasus kekerasan justru terjadi di dalam rumah dan melibatkan orang-orang terdekat korban. Pemerintah menyadari bahwa upaya penanganan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan masyarakat yang sigap menjadi pelopor dan pelapor demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
Sementara itu, Satpel PPAPP, Ibu Siti, memaparkan data penanganan korban kekerasan di DKI Jakarta periode 1 Januari hingga 20 Oktober 2026 yang mencatat sebanyak 2.027 korban, dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur mencatatkan angka tertinggi. Untuk merespons darurat kekerasan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan terpadu yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, mulai dari layanan Unit Reaksi Cepat (URC) 24 jam melalui Hotline 0813 176 176 22 atau Jakarta Siaga 112, hingga platform konseling psikologis online maupun offline melalui PUSPA.
Materi inti selanjutnya disampaikan oleh Ibu Hj. Meri Safarwati Putri, S.Sos., M.Si., yang menggarisbawahi lima arahan prioritas, mulai dari pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan pengasuhan keluarga, hingga pencegahan perkawinan dan pekerja anak. Beliau juga membekali para kader dengan metode penanganan kasus berbasis Look, Listen, Link—yakni teknik melihat kondisi fisik/mental anak secara peka, mendengarkan dengan penuh empati, hingga menghubungkan korban dengan pihak berwenang atau pendamping yang tepat.

Melalui sosialisasi ini, setiap kelurahan didorong untuk segera membentuk kepengurusan PAPTBM melalui SK Lurah paling lambat 16 November 2026. Dengan terbentuknya jaringan PAPTBM yang dekat dengan warga, diharapkan fungsi pencegahan, penerimaan aduan, serta pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak di tingkat akar rumput dapat berjalan semakin optimal dan berkelanjutan.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.